TUKANG KONBLOG

arifuddinali.blogspot.com - Presiden Jokowi menandatangani pengesahan dua Undang-Undang (UU) terkait Pemerintahan Daerah, Rabu (25/3/2015). Dua Undang-undang yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang itu sebelumnya telah disetujui secara aklamasi dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Ruang Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, pada Selasa (17/2/2015) lalu, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ditegaskan, bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiap...

arifuddinali.blogspot.com - Media sosial menjadi salah satu alat masyarakat saat ini menyampaikan uneg-uneg, keluhan dan juga kritik. Tak heran kalau banyak pejabat publik memiliki akun di media sosial antara lain twitter. Di kabinet kerja Jokowi JK ini sejumlah menteri eksis di media sosial. Mereka pun mengelola sendiri akun twitternya tanpa admin. Misalnya saja yang rajin menyapa dan berinteraksi antara lain Menag Lukman Hakim Saifuddin lewat @lukmansaifuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang @ferrymbaldan. Selain menerima aduan, mulai dari serius, sepakbola, sampai candaan diladeni kedua menteri itu. Atau sesekali menteri-menteri itu juga curhat, misalnya saja urusan macet. Beberapa menteri kabinet kerja memang tak memakai pengawalan sehingga ikut bermacet ria. Dari berbagai sumber, Selasa (4/11/2014) berikut sejumlah daftar kabinet kerja yang aktif di twitter.  Presiden Jokowi ----> @jokowi_do2 Wapres Jusuf Kalla --- > @Pak_JK Menhan Ryamizard Ryacudu ---> ...

arifuddinali.blogspot.com - Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla sudah mengumumkan 34 orang menterinya di halaman belakang Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014) pukul 17.20 WIB.  Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK. Berikut nama-nama mereka. Sekretaris Negara, Pratikno Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Menteri Pariwisata, M Yahya Menteri ESDM, Sudirman Said Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi Menteri Koo...

arifuddinali.blogspot.com - Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dibentuk pada 26 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 9 Agustus 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Susunan Susunan kabinet awal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999, tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004, ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Menteri koordinator Jabatan 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan sejak perombakan I) Pembentukan (26 Oktober 1999) - Wiranto (sampai dengan 15 Februari 2000), - Surjadi Soedirdja (sejak 15 Februari 2000) Perombakan I (23 Agustus 2000) - Susilo Bambang Yudhoyono Pero...

arifuddinali.blogspot.com - Keputusan DPR meloloskan undang-undang yang mengembalikan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapat sorotan besar media massa dan pengamat asing. Laman The New York Times menyebut ini sebagai kemunduran dalam transisi demokrasi dan perebutan kekuasaan secara telanjang oleh elite politik. Media massa terkemuka lain, seperti BBC dan The Guardian (Inggris), majalah Time (Amerika Serikat), serta The Sydney Morning Herald dan Brisbane Times (Australia), juga memberikan porsi cukup besar pada isu tersebut, Jumat (26/9). Laman majalah Time, harian The New York Times, dan The Sydney Morning Herald menyoroti reaksi keras dan kemarahan masyarakat Indonesia, yang menyebut pengesahan UU ini sebagai kemunduran besar demokrasi Indonesia. Mereka antara lain mengutip penilaian Gubernur DKI Jakarta dan presiden terpilih Joko Widodo sebelum UU kontroversial tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada Jumat dini hari. #ShameOnYouSBY Time memberitakan, kemarah...