Postingan

Menampilkan postingan dengan label Berita HAM

Komnas HAM-Menkopolhukam Tangkal Ujaran Kebencian di Pilpres 2019

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Komnas HAM mengadakan rapat audiensi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto. Kedua pihak pun sepakat akan bekerja sama dalam menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti. "Lebih lanjut akan ada pertemuan yang lebih teknis dan detail tekait penanganan isu tertentu. Misalnya dinamika politik pilpres pilkada," kata Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ilustrasi ujaran kebencian. FOTO/Istock Sementara menurut Wiranto, memasuki waktu pilkada 2018 dan pilpres 2019 nanti, wajar jika tensi politik memanas. Namun, jangan sampai ada kelompok atau perorangan yang menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Untuk itu, Wiranto mengimbau kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas setiap kelompok yang menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian tersebut. "Saya minta pada aparat kepolisian, kejar! Tangkap! Hukum sekeras-kerasnya. Karena itu akan menggangg...

Mahfud MD: Substansi Konstitusi Untuk Lindungi HAM

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mengatakan konstitusi memiliki dua substansi yang salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. “Substansi dari konstitusi itu ada dua yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan sistem pemerintahan,” kata Mahfud di Bogor, Selasa (27/2). Mahfud menjelaskan hal itu ketika memberikan paparan dalam acara Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Dewan Pers. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD “Sistem pemerintahan sebagai substansi dari konstitusi, dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia,” jelas Mahfud. Sistem pemerintahan dijelaskan Mahfud berfungsi untuk memberikan batasan pada kekuasaan terutama terkait dengan lingkup dan waktu dari kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu konstitusi disebut sebagai induk hukum di sebuah negara, karena seluruh persoalan hukum di Indonesia aka...

Tak Ada Jaminan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM di Putusan MK

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan permohonan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) untuk merevisi Pasal kesusilaan pada Desember silam. Putusan MK tersebut menyimpulkan penolakan terhadap usulan kriminalisasi terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) serta hubungan di luar nikah. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal MUI, Muhammad Zaitun, mengaku heran atas keputusan MK karena menurutnya mayoritas warga Indonesia beragama. Orang yang beragama, dalam pandangan Zaitun, tidak mengizinkan perilaku LGBT maupun hubungan di luar nikah. Suasan sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A "Patut ditinjau ulang apakah ini sehat dalam berbangsa dan bernegara untuk urusan-urusan besar yang rata-rata umat dan bangsa kit...