Postingan

Menampilkan postingan dengan label Berita Lingkungan

Sanksi Hukum Bagi Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu ‘alarm’ peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Ilustrasi jalan rusak. Foto: youtube.com "Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera," kata pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno, seperti dikutip Antara, Selasa (27/2). Di saat musim hujan tiba,...

Terkait Eksekusi Lahan, Ombudsman Akan Surati Presiden

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Terkatung-katungnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), membuat Ombudsman Republik Indonesia prihatin. Hal ini terkait dibatalkannya SK Kepala BPN No.188-VI-1990 atas Eigendon Verponding 7267. Mulai dari pengadilan negeri sampai peninjauan kembali (PK) ahli waris menang. “Kami sudah menerima surat dari kuasa hukum ahli waris, perihal masalah tersebut pada 19 Februari lalu. Sudah disidangplenokan dan dibentuk tim. Kami akan pelajari lebih dulu,” ungkap Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat dihubungi, Senin (26/2). Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih/Aktual. Terkatung-katungnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), membuat Ombudsman Republik Indonesia prihatin. Hal ini terkait dibatalkannya SK Kepala BPN No.188-VI-1990 atas Eigendon Verponding 7267. Mulai dari pengadilan negeri sampai peninjauan kembali (PK) ahli waris menang. “Kami suda...

Permasalahan Penataan Tanah Abang, Krimsus Polda Metro Jaya Siapkan Sprindik untuk Anies

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap dugaan pelanggaran penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Menurut Dirkrimsus Polda Metro, Kombes Adi Deriyan, laporan pidana terhadap Anies sudah diterima dan dalam waktu dekat akan diterbitkan sprindik. Laporan pidana terhadap Anies sudah diterima dan dalam waktu dekat akan diterbitkan sprindik. "Enggak lama [sprindik keluar]. Enggak sampai seminggu, kan semuanya masuk di humas. Masuk di humas dipilah," kata Adi di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/2/2018). Adi menegaskan, tidak ada perbedaan dalam penanganan kasus pidana, setiap laporan pasti ditindaklanjuti. Jika memang ada unsur pidana, surat pemanggilan Anies sebagai terlapor juga akan dikeluarkan setelah adanya sprindik. "Sepengetahuan saya belum ada masuk ke tempat saya. Tapi nanti akan coba saya tanyakan a...

Korupsi e-KTP: Novanto Minta Ganjar Pranowo Dihadirkan ke Persidangan

Gambar
Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.K Kehadiran Ganjar dianggap penting bagi Novanto guna membuka sengkarut rasuah proyek yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Keinginan itu disampaikan Novanto usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1). “Iya (Ingin Ganjar dihadirkan),” ujar dia. Keinginan Novanto itu pun ikut disampaikan pengacaranya Maqdir Ismail. Ia menuturkan, pihaknya ingin mengkonfirmasi sejumlah pertanyaan mengingat saat proyek berlangsung Ganjat merupakan Pimpinan Komisi II DPR. Baca : KPK Tetapkan Bupati Kebumen Tersangka Kasus Gratifikasi Gubernur Jambi Zumi Zola Klaim Tak Minta Bawahannya Menyuap DPRD Cerita di Balik Mundurnya Fredrich Dan Otto Dari Tim Pengacara Setya Novanto Ka...