Postingan

Menampilkan postingan dengan label Infrastruktur

20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun

Gambar
Senilai 35 Trilliun Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadumuljono (kedua kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (kedua kanan) meninjau Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Bendungan Jatigede akan dimanfaatkan untuk irigasi, sarana penyedia air baku, dan PLTA. [ANTARA FOTO] ★ P emerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengeluarkan 20 proyek infrastruktur senilai Rp 33,5 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari evaluasi KPPIP di penghujung 2016, proyek-proyek tersebut dicoret karena dinilai telah rampung. “ Berdasarkan hasil evaluasi terhadap daftar Proyek Strategis Nasional pada akhir tahun 2016, 20 proyek kami keluarkan dari daftar karena sudah selesai, nilainya Rp 33,5 triliun, ” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo di pasca konferensi pers di Senayan, Jak...

Proyek Strategis Nasional

Gambar
✈ Bertambah 55 Proyek dan 1 Program Industri Pesawat Terbang ✈ NC-212i di Hanggar PT DI [uranus398] T anggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional. Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam p...

RI dan Jerman Jalin Kerja Sama Strategis

Gambar
✬ Di Sektor Maritim FPB 57 merupakan hasil transfer teknologi dari Jerman [TNI AL] ✮ K ementerian Koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Jerman guna membangun poros kemaritiman di kedua negara tersebut. Kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Deputi Perdana Menteri Jerman Sigmar Gabriel, di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman, Berlin, pada Rabu (31/5/2017). Turut pula hadir mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin, Dubes RI untuk Jerman Fauzi Bowo serta beberapa staf khusus Menko Maritim. Kerja sama antar kedua negara tersebut merupakan implementasi dari deklarasi bersama antara Indonesia dengan Jerman dalam kerjasama komprehensif yang sempat dilakukan di Jakarta pada 12 Juli 20...

[Foto] Pintu Masuk Negara Republik Indonesia

Gambar
Pos Lintas Batas Negara [PLBN] Indonesia membangun pos lintas batas negara (PLBN) baru dengan infrastruktur mengadopsi budaya daerah setempat. Beranda terdepan dengan karya desain anak bangsa dibangun perusahaan BUMN seperti PT WIKA pada PLBN Entikong, Kalbar. Berikut penampakan PLBN di beberapa daerah yang dalam pembangunan dan hampir selesai. PLBN Entikong, Kalimantan Barat yang lama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat yang baru hampir selesai, dengan penampakan PLBN yang lama [ defence.pk ] PLBN Motaain, NTT yang lama PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste. [defence.pk]   ♞ Garuda Militer  

Indonesia Tertarik dengan Investasi Infrastruktur dan Kilang Minyak Rusia

Gambar
Ilustrasi I ndonesia tertarik dengan investasi Rusia di bidang infrastruktur, termasuk pembangunan jalur kereta dan pelabuhan di Kalimantan, dan kilang minyak, kata Presiden Indonesia Joko Widodo setelah pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di Sochi, Rabu (18/5). " Kami telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama investasi, " kata presiden RI. " Kami tertarik dengan investasi Rusia di berbagai bidang, seperti budaya kelautan, pertanian, dan infrastruktur. Kami tertarik dalam pengembangan dan kelanjutan proyek pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan di Kalimantan, serta proyek-proyek pengilangan minyak, " tambah sang presiden. Menurut Widodo, masalah yang berkaitan dengan penguatan kerja sama antara kedua negara di berbagai sektor strategis, seperti ekonomi dan hubungan investasi, serta kerja sama militer, juga dibahas dalam pertemuan tersebut. " Kami yakin bahwa Indonesia dan Rusia dapat secara signifikan meningkatkan dan memperkuat kerja sama ...

Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Keamanan di Semenanjung Korea

Gambar
Selain kerjasama di bidang keamanan dan industri pertahanan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur darat dan maritim serta industri kreatif. Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Korea Park Geun-hye menyaksikan penandatangaan kerjasama menteri luar negeri kedua negara di Seoul (16/5). (Foto: Biro Pers Kepresidenan) M asalah Semenanjung Korea dan masalah nuklir Korea Utara menjadi salah satu topik pembahasan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Korea Park Geun-hye, Senin (16/5), malam di Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae, Seoul. Presiden Jokowi dalam keterangannya menegaskan, pemerintah Indonesia meminta kepada Korea Utara agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. " Kita juga sepakat bahwa keamanan dan stabilitas keamanan adalah mutlak, termasuk di Semenanjung Korea. Dan Indonesia meminta kepada Korea Utara untuk mematuhi semua resolusi dewan keamanan PBB, " ujarnya. Presiden menamba...

Pemerintah Libatkan Swasta, BUMN, dan Pemda

Gambar
Bangun Infrastruktur Rp 5.000 T Dok. Kementerian PUPR ☆ D ana yang disediakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak cukup untuk membangun infrastruktur hingga 2019 nanti. Pemerintah membutuhkan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah terlibat dalam proyek infrastruktur. Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, Kunta WD Nugraha menjelaskan, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur hingga 2019 sebesar Rp 5.000 tiliun. Sedangkan APBN hanya mampu membiayai 40% atau Rp 2.000 triliun dari kebutuhan dana tersebut. Sedangkan 60% sisanya diharapkan dari keterlibatan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). " Total Rp 5.000 triliun untuk infrastruktur. Sumber dana dari APBN 40% atau Rp 2.000 triliun. Sisanya diharapkan dari swasta, BUMN, dan APBD. Itu di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, " ujar Kunta dalam ...

5 WNA China yang Ditangkap TNI AU

Gambar
Terancam Dideportasi Groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1/2016) (Foto: Dana Aditiasari) ☆ L ima pekerja proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung asal China ditangkap TNI AU karena menerobos area militer dan tidak memiliki security clearance . Pihak Imigrasi mengatakan mereka akan menghubungi negara asal WNA tersebut untuk mengetahui apakah mereka layak mendapat izin tinggal di Indonesia. Mereka juga terancam dideportasi. " Kalau memang mereka dokumennya ilegal atau tidak dapat tunjukan dokumen maka mereka dapat dideportasi. Tapi sekarang belum dapat dideportasi. Karena kami harus menghubungi negara asal ke-5 WNA ini, " ujar Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi, Heru Santoso Ananta Yudha kepada wartawan di gedung Imigrasi Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (27/4/2016). Hingga saat ini ke-5 WNA tersebut masih diamankan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. " Kami butuh waktu untuk pemeriksaan dan menghubungi negara asal mereka, " jelas H...

Apa Kabar Proyek Kapal Selam Made in Surabaya?

Gambar
DSME 209/1400 pesenan TNI AL  ☆ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri galangan kapal, PT PAL Indonesia (Persero) tengah bekerja keras merampungkan kapal selam ketiga yang dipesan oleh Korea Selatan, dengan turut menggandeng Daewoo. Pembangunan kapal selam ketiga ini dilakukan di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan proses transfer of technology (ToT). Pesanan kapal selam ketiga dari negeri ginseng diperkirakan akan dimulai pada 2017 mendatang. " Di 2017 mulai kapal ketiga di PT PAL, " terang Direktur Utama PT PAL, Firmansyah Arifin, saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016). Dalam pembangunan kapal selam ketiga untuk Korea Selatan, PT PAL telah mengirimkan 206 teknisinya untuk transfer pengetahuan mengenai pembangunan kapal selam ke Korea Selatan. Transfer teknologi dilakukan dengan berperan dalam pembangunan dua kapal selam pesanan Korea Selatan yang dibangun di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan...

Pembangunan Flyover Bundaran Semanggi

Gambar
Dapat Kurangi Kemacetan 50 Persen Ilustrasi [google] P emprov DKI Jakarta segera memulai revitalisasi jembatan Semanggi untuk mengurangi beban kemacetan. Pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen di lingkar Semanggi, terutama pada jam-jam sibuk. " Kepadatan pagi, sore dan malam dari pantauan bisa berkurang sekitar 40-50 persen, " ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin Nursin kepada detikcom, Kamis (31/3/2016). Pembangunan dimulai pada awal April. Beban kemacetan di lingkar Semanggi sangat luar biasa terutama pada jam masuk dan pulang kerja. Banyaknya crossing kendaraan yang dari arah timur hendak memutar ke arah utara dan dari barat hendak ke selatan mengakibatjan volume kendaraan di lingkar Semanggi menumpuk. " Tetapi dengan adanya jembatan itu diharapkan akan mengurangi crossing kendaraan, " imbuhnya. Ke depan, kendaraan dari arah Cawang itu bisa langsung ke HI dan dari arah barat itu bisa langsung ke Blok M dan...