TUKANG KONBLOG

Telegram [telegramgeeks] K apolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan aplikasi percakapan Telegram sulit disadap dan banyak digunakan oleh teroris untuk wadah berkomunikasi. Kecanggihan Telegram ini, kata Tito, memicu terjadinya bibit teroris 'lone wolf' alias teror seorang diri. Tito mengatakan, aplikas Telegram tersebut memiliki beberapa keunggulan dari aplikas percakapan lainnya. Yang paling utama yakni percakapan di media itu tidak bisa disadap. Akibatnya, banyak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menyebarkan paham yang radikal yang tidak dideteksi oleh pihak keamanan. " Mereka (teroris-red) semua berkomunikasi dengan Telegram, karena banyak fitur. Satu di-enkripsi, sehingga sulit untuk disadap. Dan kedua mampu menampung grup sampai 10 ribu, dan mampu menyebarkan paham-paham di sana, " kata Tito saat ditemui usa acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017). Akibatnya, kata Tito, banyak terjadi pendoktrinan mel...

✈ Serba-serbi kontingen Garuda di Luar negeri Terimakasih Pada Dunia . Kontingen Garuda awalnya adalah sebuah tanda terimakasih Soekarno terhadap dunia internasional yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejak pertamakali bertugas tahun 1957 untuk menjaga perbatasan Mesir, TNI hingga kini telah bertugas di setidaknya 70 misi perdamaian PBB. 11 Kontingen di Libanon. Salah satu operasi terbesar TNI di luar negeri adalah mengawal perdamaian di Libanon pasca serangan Israel tahun 2006 silam (UNIFIL). Untuk misi pelik tersebut TNI menurunkan hingga 11 kontingen yang menggabungkan kekuatan udara, laut dan darat. Srikandi TNI. Untuk misi di Libanon TNI tidak segan membawa prajurit perempuan. Tampak dalam gambar adalah Sri Sulistyowati yang ditugaskan sebagai perawat di klinik milik UNIFIL di kota Taibe. Seluruhnya TNI menugaskan 13 perempuan untuk mengawal masa damai di Libanon. Taring Laut. Pasukan Garuda yang paling spektakuler adalah kontingen 28H. Dalam misi tersebut TNI AL mengi...

Dibayarkan 8 April Ilustrasi: Mindra Purnomo ☆ K elompok Abu Sayyaf memberikan ultimatum pembayaran tebusan bagi 10 WNI yang disandera. Tebusan mesti dibayarkan paling telat pada 8 April 2016. Seperti dari dikutip media Filipina, Inquirer, Rabu (29/3/2016), ada video yang diposting di akun Facebook yang memiliki koneksi dengan militan yang menyebutkan bila pembayaran itu tak dilakukan maka sandera akan dibunuh. Para penyandera meminta tebusan 50 juta peso, atau sekitar Rp 15 miliar. Pemerintah Filipina sendiri sudah menegaskan pihaknya menganut no-ransom policy. Sementara pemerintah Indonesia sedang mengupayakan penyelamatan 10 WNI ini. Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa prioritas yang utama adalah keselamatan WNI. 10 WNI ini adalah awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Tugboat dilepaskan tetapi kapal Anand 12 dan 10 WNI disandera. ( dra/dra ) Apa yang Filipina Perlukan Kami Siap infografis ☆ Panglima TNI Jenderal Gatot ...

arifuddinali.blogspot.com - Sesuai himbauan bapak Presiden Joko Widodo yang mengatakan “… terutama media untuk menyampaikan hal-hal yang objektif….,” Sebagai Citizen Journalism saya ingin menulis tanpa perlu banyak sumber berita yang layak kutip, berusaha seobjektif mungkin untuk melihat berita di balik berita terkait gonjang-ganjing antara institusi Polri dan KPK. Bangsa Indonesia ini memang rentan dengan berbagai masalah yang setiap saat meletus silih berganti, dan para petinggi negeri pun tak kenal lelah untuk mengalihkan perhatian rakyat yang setiap hari dihimpit kebutuhan hidup yang terus meningkat namun tak mudah didapat itu. Mereka pun menyuguhkan DRAMA yang penuh dengan ketegangan yang mampu membuat emosi tak terkendali. Drama besar era SBY yang sukses kemarin berjudul “Cicak vs Buaya”, mampu menyihir rakyat untuk terlibat menyimak dan menanggapinya. Dan muncullah banyak pengamat politik dengan segala analisanya, dari mulai kelas Profesor hingga yang baru bangun dari molor....

KPK Vs Polri, Jokowi Hadapi Masalah Kompleks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri) menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta institusi Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang berlaku arifuddinali.blogspot.com - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia, Chaudry Sitompul menilai, Presiden Joko Widodo menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dibanding era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Chaudry menganggap, dalam kasus KPK-Polri saat ini, terdapat kepentingan Jokowi di dalamnya. "Dulu enggak ada kepentingan SBY, kalau sekarang kan ada kepentingan Jokowi, yaitu pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar ...