TUKANG KONBLOG

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Selain BPSK, sengketa konsumen dengan lembaga keuangan bisa diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lain yang disetujui OJK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha. Pasalnya, lembaga ini dinilai melewati kewenangannya dalam menangani sengketa konsumen, khususnya sengketa yang terjadi di sektor jasa keuangan. Berdasarkan data dari OJK, sengketa yang ditangani BPSK seluruh Indonesia (32 kabupaten/kota), sebanyak 48% kasus ditangani oleh BPSK Batubara. Bahkan, BPSK Batu Bara juga kerap menangani sengketa yang terjadi di luar domisili. Ketika hukumonlinemenelepon kontak resmi BPSK ini, seseorang di ujung telepon BPSK Batu Bara tak beroperasi lagi karena sudah dibekukan pemerintah. Ilustrasi penyelesaian sengketa antara dua pihak. Ilustrator: HGW/Hukumonline. OJK kemudian angkat bicara atas kasus tersebut. Manurut OJK, bahwa BPSK bisa melakukan pe...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Sektor jasa keuangan rawan terjadinya kejahatan. Karena itu, penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dengan ketat diharapkan dapat mencegah pelanggaran tersebut. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riana Hardjapamekas menilai salah satu sektor industri yang paling ketat peraturannya di Indonesia adalah sektor jasa keuangan. Industri ini berada di bawah pengawasan beberapa lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bursa Efek Indonesia. Workshop Hukumonline 2018 bertajuk “Penerapan Risk Management dan Good Corporate Governance dalam Rangka Meminimalisir Risiko Hukum dan Kepatuhan pada Industri Keuangan” di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (27/2). Foto: CR-26/Hukumonline. Meski sudah diatur secara ketat, ternyata Erry menilai masih ada celah tindak kejahatan dalam industri jasa keuangan dapat terjadi. Karena itu, dalam mengantisipasi tindakan kejahatan tersebut, sektor jasa keuangan harus men...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Manajemen PT Totalindo Eka Persada, kontraktor pembangunan proyek rusun DP 0 Rupiah melaporkan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) ke Polda Metro Jaya, Jumat (23/2/2018) atas dugaan pencemaran nama baik. Totalindo adalah perusahaan pengembang yang bekerja sama dengan PD Sarana Jaya dalam pembangunan rusun DP 0 Rupiah yang akan dibangun di wilayah Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Warga melihat maket saat mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah, di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Minggu (21/1). ANTARA FOTO/Galih Pradipta. Konsultan Hukum Totalindo, Saut Irianto Rajagukguk mengatakan, langkah itu diambil karena pernyataan yang dilontarkan LSM KAKI lewat media massa dinilai tidak berdasar. Saut berkata, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti berupa berita di sejumlah koran dan media online yang mengutip pernyataan KAKI. "Pernyataan-pernyataan itu menyebut Totalindo s...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Penggunaan mekanisme online tidak hanya bertujuan efisiensi namun juga meningkatkan peringkat EoDB, menekan peluang tindak pidana pencucian uang, hingga pendataan ulang notaris aktif. Sejak 2 Januari 2018 para notaris diwajibkan untuk menggunakan satu sistem online pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Pembayaran dilakukan dengan rekening khusus yang telah teregistrasi dengan aplikasi YAP. Beragam respons bermunculan di kalangan notaris. Tak diduga, beberapa oknum notaris membuat respons tak santun dengan mencaci maki jajaran Ditjen AHU di media sosial. Atas tudingan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Freddy Harris, menjelaskan sebenarnya ada tiga alasan soal penggunaan sistem online untuk pembayaran PNBP Ditjen AHU yang dipungut dari bagian honorarium notaris. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen ...