TUKANG KONBLOG

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Pihak kepolisian menyatakan anggota Muslim Cyber Army (MCA) melakukan komunikasi dengan aplikasi Zello agar pembicaraan mereka tidak terdeteksi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Fadil Imran menyatakan, komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan tugas dan pelatihan masing-masing anggota. Fadil menyatakan, selain Zello, penyampaian tugas juga dilakukan melalui Facebook dan Telegram. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran menunjukkan lima foto tersangka terkait pengungkapan kasus penyebar ujaran kebencian dan provokasi melalui media sosial yang dikenal dengan The Family Muslim Cyber Army (MCA), Jakarta, Rabu (28/2/2018). tirto.id/Andrey Gromico "Mereka dites produksi, visi-misi, dan sebagainya, dan punya kemampuan komputer apa. Supaya enggak keciduk, mereka pakai aplikasi Zello, yaitu sejenis aplikasi kayak handy talkie di handphone," tegas Fadil di Gedung Siber Bareskrim Mabes P

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Salah satu admin grup WhatsApp The Family MCA, Muhammad Luthfie mengaku tak tahu bahwa informasi yang ia sebarkan itu adalah hoaks. Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers tentang pengungkapan kasus penyebar ujaran kebencian dan hoaks yang dilakukan oleh kelompok Muslim Cyber Army di Gedung Siber Bareskrim Polri, Cideng, Tanah Abang, Rabu (28/2/2018). Lima tersangka kasus penyebar ujaran kebencian dan provokasi melalui media sosial yang dikenal dengan The Family Muslim Cyber Army (MCA) diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018). tirto.id/Andrey Gromico "Kami dibilang hoaks atau bohong, karena kami tersangka. Ada perbedaan yang telah disampaikan oleh salah satu kepolisian, yang saya enggak tahu pangkatnya yang inisialnya S, dia yang menyadarkan kami semua di sini," kata Luthfie. Menurut Polisi, Luthfie adalah pencetus di balik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ini. Ia lantas membentuk grup

Hukum Dan Undang Undang ~ Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi. Instruksi tersebut melarang warga nonpribumi memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kerap berlaku ke warga keturunan Tionghoa. Keraton Yogyakarta. tirto.id/Riva Terkait putusan ini, Handoko, advokat sekaligus penggugat mengajukan banding pada Rabu (28/2/2018) ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. "Sudah [mengajukan banding]," kata Handoko singkat kepada Tirto, Rabu (28/2/2018). Akta Permohonan Banding tersebut sudah teregistrasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan nomor 132/Pdt. G/2017/PN.Yyk. Handoko menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kepala Kanwil BPN DIY karena dianggap melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, Pasal 28 I [2] UUD

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Komisi Yudisial (KY) meluluskan 23 calon hakim agung (CHA) dari 69 peserta seleksi kualitas CHA Periode II Tahun 2017-2018. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Rabu (28/2/2018) di Gedung KY, Jakarta Pusat. "CHA yang lolos terdiri dari 18 orang dari jalur karier dan 5 orang dari jalur nonkarier," demikian menurut Juru Bicara KY Farid Wajdi, dalam keterangan pers yang dilansir dari Tirto, Rabu (28/2/2018). Calon Hakim Agung Hidayat Yodi Martono, M Yunus Wahab dan Manao bersiap saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 6 orang lolos seleksi di kamar Agama, 7 orang lolos seleksi di kamar Perdata, 7 orang lolos seleksi di kamar Pidana, dan 3 orang lolos seleksi di kamar Militer. Namun, tidak ada CHA yang lolos seleksi kualitas di kamar Tata Usaha Negara. Se

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Hujan duit di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan ternyata merupakan acara resmi. Panitia acara itu sudah mengajukan izin ke kepolisian. Tapi, pelaksanaan acara "hujan duit" yang berlangsung pada Rabu siang (28/2/2018) tersebut, ternyata digelar tidak sesuai izin yang diajukan oleh panitia ke kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan panitia acara itu tidak mengajukan izin acara bagi-bagi uang yang ditebar dari atas gedung. Menurut Argo, pihak panitia hanya mengajukan izin untuk membagikan selebaran kepada masyarakat. Ilustrasi Hujan uang. FOTO/iStockphoto "Kegiatannya bukan bagi duit kegiatannya ternyata bagi duit makanya langsung dibubarin," kata Argo Yuwono saat dihubungi, pada Rabu (28/2/2018). Peristiwa "hujan duit" tersebut sempat menarik perhatian banyak orang di sekitar Jalan Rasuna Said. Duit yang bertebaran seolah turun dari langit membuat banyak warga

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan permohonan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) untuk merevisi Pasal kesusilaan pada Desember silam. Putusan MK tersebut menyimpulkan penolakan terhadap usulan kriminalisasi terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) serta hubungan di luar nikah. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal MUI, Muhammad Zaitun, mengaku heran atas keputusan MK karena menurutnya mayoritas warga Indonesia beragama. Orang yang beragama, dalam pandangan Zaitun, tidak mengizinkan perilaku LGBT maupun hubungan di luar nikah. Suasan sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A "Patut ditinjau ulang apakah ini sehat dalam berbangsa dan bernegara untuk urusan-urusan besar yang rata-rata umat dan bangsa kit

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 14 anggota grup WhatsApp The Family of MCA, Senin (26/2/2018) dan Selasa (27/2/2018). Penangkapan ke-14 orang ini diduga terkait dengan jaringan penyebar ujaran kebencian yang diduga beroperasi di wilayah siber. Grup ini mengasosiasikan diri dengan MCA, istilah yang dikenal warganet sebagai akronim dari Muslim Cyber Army—. MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk Pilkada DKI 2017, kelompok ini terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Ilustrasi hoax. Getty Images/iStockphoto/WhatsApp The Family of MCA: Dari Anti Ahok ke Isu Kebangkitan PKI Peneliti dari Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Savic Ali menyebutkan tiga hal yang khas dari kelompok MCA: anggotanya anonim, biasa menyebarkan informasi tidak benar, dan berusaha menjatuhkan kredibilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Dulu

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Peneliti dari Mahkamah Konstitusi (MK), Nallom Kurniawan, memprediksi DPR akan berpikir berulang kali jika mau memperkarakan pers yang dinilai merendahkan martabat mereka. Sebab, alih-alih memusuhi, wakil rakyat justru ingin terus dekat dengan media massa. "Legislatif tidak akan berani memperkarakan wartawan. Itu uji nyali namanya," kata Nallom ketika menjadi narasumber pada acara "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia" di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/2/2018). Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Pernyataan Nallom dalam rangka merespons Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hasil revisi yang disahkan pada 12 Februari lalu. Dengan aturan ini, legislatif punya kewenangan untuk memanggil paksa siapa pun dengan bantuan polisi, termasuk wartawan—sepanjang memenuhi syarat. Pada Pasal 122 h

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri telah menangkap 14 orang yang tergabung dalam grup WhatsApp 'The Family MCA' sepanjang tahun 2018. MCA diduga adalah singkatan dari Muslim Cyber Army. Kasubsit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan sekitar 8 orang ditangkap oleh polisi pada awal 2018. Sementara 6 lainnya baru ditangkap pada Senin kemarin (26/2/2018). Ilustrasi hoaks. Getty Iamges/iStockphoto/WhatsApp 'The Family MCA' Irwan menjelaskan dari banyak anggota grup WhatsApp 'The Family MCA', polisi hanya menangkap mereka yang diduga berperan penting dalam kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Enam anggota grup WhatsApp 'The Family MCA', yang ditangkap pada Senin kemarin, terciduk di sejumlah kota berbeda. Menurut Irwan, mereka ditangkap oleh polisi di Jakarta, Sumedang, Pangkal Pinang, Bali, Palu dan Yogyakarta. Dari enam orang itu, lima orang yang s

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan konfirmasi terkait tersendatnya proses penyidikan kasus mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Budi Tjahjono. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan saat ini pihaknya masih mempelajari hasil audit kerugian negara dalam perkara tersebut. “Perhitungan kerugian keuangan negara sudah diterima KPK. Setelah itu tentu kita harus pelajari lebih lanjut,” kata dia. Tersangka Mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono (kanan) (istimewa)/Aktual. Ia mengatakan pihaknya akan mencocokan audit tersebut dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa KPK. Hasil ini akan jadi bahan penyidik saat memeriksa Budi Tjahjono nanti. “Kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. Itu langkah signifikan dalam penanganan perkara. Karena kita pakai pasal 2 pasal 3,” kata dia saat dikutip dari Aktual. Meski demikian Febri belum dapat memastikan kapan pihaknya akan menghadirkan Budi Tjahjono ke ruang pemeriksaan KPK. “Nan

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Polisi menangkap empat orang terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan kelompok The Family of MCA. Keempat tersangka ditangkap polisi di tempat tempat berbeda, Senin (26/2/2018). Keempat orang ini bergabung dalam grup aplikasi Whatsapp bernama "The Family MCA". Keempat orang yang ditangkap adalah Muhammad Luth, Rizki Surya Dharma, Ramdani Saputra, dan Yuspiadin. Polisi menduga empat orang ini menyebarkan isu provokatif di media sosial. Ilustrasi hoax. Getty Images/iStockphoto/The Family of MCA Terkait Muslim Cyber Army? “Berdasar hasil penyelidikan, grup ini sering melempar isu yang provokatif di media sosial seperti isu kebangkitan PKI, penculikan ulama, dan penyerangan terhadap nama baik presiden, pemerintah, serta tokoh-tokoh tertentu,” kata Direktur Cybercrime Bareskrim, Brigjen Muhammad Fadil Imran melalui keterangan tertulis, seperti dilansir dari Tirto, hari Selasa (27/2/2018). Kronologis Penangkapan Dari informasi yang diri