KPK Beri e-planning ke Pejabat Eselon II, Bertujuan UntukPencegahan Korupsi

Hukum Dan Undang Undang (Jakarta) ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan pelatihan penyusunan anggaran secara elektronik bagi pejabat eselon II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (30/1).

“Dalam hal ini untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan KPK Chandra S Reksoprodjo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Laode M Syarif, Juru Bicara KPK Febri Diansyah serta Penasihat KPK Budi Santoso, Tsani Annafari, dan Sarwono Sutikno, saat menggelar konferensi pers Kinerja KPK tahun 2017 di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (27/12/2017). KPK berhasil menyelamatkan Rp 2,67 triliun uang negara dari upaya pencegahan. Salah satunya berasal dari laporan gratifikasi yang berhasil menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 114 miliar. AKTUAL/Tino Oktaviano

Pelatihan penyusunan anggaran secara elektronik atau “electronic planning” (e-planning) diberikan kepada pejabat eselon II atau kepala-kepala dinas yang ada di pemerintah kota.

Menurut Chandra, pelatihan ini bagian dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Ditujukan kepada para pejabat eselon II sebab merekalah ujung tombak pemerintah kota, baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya di lapangan.

Chandra menambahkan dari beberapa kasus yang ditangani KPK, kerap kali terlihat kasus korupsi ternyata sudah dimulai hingga dari penyusunan anggarannya di APBD.

Berbagai cara digunakan agar uang negara dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu memperkaya diri secara tidak sah.

Dari sejumlah besar kasus itu juga, menurut Chandra, KPK telah melakukan pemetaan di mana saja korupsi biasa terjadi, atau potensi korupsi.

Dari situ didapat 9 kegiatan yang rawan korupsi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang meliputi antara lain perizinan, termasuk juga perizinan yang diurus pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), hingga praktik jual-beli jabatan.

“Aspek-aspek itu yang kami monitor terus,” kata Chandra, seperti dilansir dari Aktual.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sudah jadi program bersama KPK dan pemerintah kota.

Baca :

• Polri Diminta Transparan Usut Brimob Penembak Kader Gerindra
• Polisi Temukan Bukti Uang Hasil Rampok Brigadir Jumadi Rp5,2 Miliar
• Sanksi Hukum Bagi Pengusaha yang Menurunkan Besar THR
• KPK Perlu Gunakan UU Pencucian Uang Ungkap Aliran Dana e-KTP
• Robert Pakpahan Dirjen Pajak Baru
• Pengamat Nilai Dirjen Pajak Baru Harus Bisa Dipercaya Masyarakat
• Kemenkeu Undang Online Travel Agent Asing yang Tak Bayar Pajak
• Dirjen Pajak: Target Penerimaan Pajak di Bulan November Sebesar Rp126 Triliun
• Jejak Dugaan Personel TNI AU dalam Penyelundupan Miras di Papua
• Narogong Sebut Kerugian Negara Sebesar 20 Persen dari Total e-KTP

“Kita juga bersyukur dalam 4 tahun terakhir sudah berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Wali Kota Rizal Effendi.

Di sisi lain, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Desember lalu memeriksa Wali Kota Rizal dan 23 anggota DPRD Balikpapan berkenaan dengan kasus pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang anggarannya membengkak dari Rp2,5 miliar menjadi Rp12,5 miliar.

Kasus ini ditemukan pada APBD 2015 dan awalnya disidik oleh Polres Balikpapan. (***)