Soal 5 Peringatan Jokowi, Gerindra: Sudah Seharusnya Begitu

Soal 5 Peringatan Jokowi, Gerindra: Sudah Seharusnya Begitu

Harian44 - Partai Gerindra menyebut salah satu arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri Kabinet Kerja untuk tidak membuat kegaduhan jelang tahun politik, memang sudah seharusnya. Gerindra menilai imbauan tersebut sudah bagus.

"Ya bagus, itu aturan bagus dan memang harus begitu," ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Selasa 3/10/2017.

Riza menilai memang sudah seharusnya dalam menjalankan pemerintahan di kementerian dan lembaga tidak boleh ada kegaduhan. Dia juga menyebut adalah suatu hal yang wajar bila ada keramaian di luar pemerintah jelang tahun politik. Namun, keramaian itu hanya di tingkatan parpol.

"Jadi memang harusnya demikian, memang di kementerian dan lembaga itu harusnya dia tidak boleh ada kegaduhan. Dia harus menjadi bagian penting dalam rangka penyejukan. Tapi di luar itu, dalam paham politik itu wajar terjadi keramaian, namanya pesta demokrasi kan? Parpol-parpol mulai mempersiapkan diri, mulai kampanye itu terjadi keramaian," ucap Riza.

"Pemerintah harus menjaga agar keramaian itu tidak menimbulkan kegaduhan. Caranya ya harus dimulai dari diri sendiri," lanjutnya.

Riza sendiri menilai kegaduhan yang sempat terjadi tidak ada hubungannya dengan polemik pembelian senjata yang sedang ramai dibicarakan. Sebab, kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu, polemik pembelian senjata merupakan mekanisme internal di TNI dan Polri.

Agent PokerJingga dalam 1 web menyediakan 6 permainan dalam 1 user ID

100% Player vs Player dan NO ROBOT

http://pokerjingga.online/register.php

"Saya tidak melihat ada hubungannya nya senjata dengan hal politik. Itukan mekanisme di internal pemerintahan, di kepolisian dan TNI. Ya tentu kita berharap TNI dan Polri bisa menyelesaikan soal perizinan senjata, soal jenis senjata, soal distribusi senjata, pembelian senjata. Itu menjadi domainnya pemerintah," tegasnya.

Ke depan, Riza berharap agar pemerintah memperbaiki mekanisme prosedur internal. Hal tersebut dianggap perlu agar tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik.

"Itu mekanisme prosedur internal pemerintah yang menurut saya ke depannya perlu diperbaiki. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik," katanya.