TUKANG KONBLOG

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan menyampaikan segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait laporan dugaan pelanggaran penutupan akses Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat. "Proses surat perintah penyelidikan [Sprindik] keluar, kami akan panggil [Anies]," kata Adi Deriyan di Jakarta, Selasa (27/2/2018). Adi mengatakan penyidik menerbitkan Sprindik tidak lebih dari sepekan kemungkinan akan meminta keterangan Anies. Namun penyidik kepolisian akan memanggil saksi Jack Boyd Lapian sebagai pelapor untuk memberikan keterangan awal terkait laporan. Kebijakan penutupan jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang, Jumat (22/12). tirto.id/Lalu Rahadian Sebelumnya, aktivis Cyber Indonesia Jack Lapian melaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan tindak pidana penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut bernomor LP/995/II/2018/PMJ....

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Banyaknya jalan yang rusak di Tanah Air menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi pemerintah. Kondisi jalan yang rusak sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban. Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu ‘alarm’ peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Ilustrasi jalan rusak. Foto: youtube.com "Aparat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera," kata pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno, seperti dikutip Antara, Selasa (27/2). Di saat musim hujan tiba,...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Setya Novanto angkat bicara mengenai rekaman perbincangannya bersama Andi Narogong dan Johannes Marliem yang diputar jaksa KPK pada persidangan pekan lalu. Dalam rekaman itu, Setya Novanto khawatir kasus korupsi dalam proyek e-KTP dibongkar KPK. Sehingga, Novanto ingin menyiapkan uang senilai Rp20 miliar untuk menghadapi kasus hukum di KPK. Setya Novanto memastikan uang Rp20 miliar itu tidak digunakan untuk menyuap KPK. Menanggapi hal itu, Novanto memastikan uang Rp20 miliar itu tidak digunakan untuk menyuap KPK. Mantan Ketua DPR RI itu mengklaim, uang itu dipersiapkan untuk membayar pengacara dan administrasi jika dirinya tersangkut masalah hukum. "Enggak, [uang Rp20 miliar] itu bukan buat KPK. Itu kan masalahnya kalau udah berkaitan dengan hal-hal hukum ‎kan pasti perlu bayar yang resmi. Ya macam-macam kata pengacara," kata Setya Novanto sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Mantan Ketu...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Terkatung-katungnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), membuat Ombudsman Republik Indonesia prihatin. Hal ini terkait dibatalkannya SK Kepala BPN No.188-VI-1990 atas Eigendon Verponding 7267. Mulai dari pengadilan negeri sampai peninjauan kembali (PK) ahli waris menang. “Kami sudah menerima surat dari kuasa hukum ahli waris, perihal masalah tersebut pada 19 Februari lalu. Sudah disidangplenokan dan dibentuk tim. Kami akan pelajari lebih dulu,” ungkap Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat dihubungi, Senin (26/2). Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih/Aktual. Terkatung-katungnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), membuat Ombudsman Republik Indonesia prihatin. Hal ini terkait dibatalkannya SK Kepala BPN No.188-VI-1990 atas Eigendon Verponding 7267. Mulai dari pengadilan negeri sampai peninjauan kembali (PK) ahli waris menang. “Kami suda...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan ke publik, berpotensi dikorupsi karena tidak transparan. Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (26/2), ICW menyebutkan bahwa salah satu kerawanan dalam pengadaan barang dan jasa adalah pengungkapan kegiatan lelang pada publik. Penyidik KPK menunjukkan barang bukti kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa - Antara/Rivan Awal Lingga Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur seluruh belanja barang dan jasa harus diumumkan dalam rencana umum pengadaan (RUP) yang kemudian diungkap dalam laman “monev.lkpp.go.id”. Berdasarkan laman “monev.lkpp.go.id” tersebut, ICW mencatat bahwa jumlah belanja barang dan jasa pemerintah 2017 adalah sebesar Rp994 triliun. Namun, belanja yang diumumkan di RUP hanya Rp908,7 triliun, sehingga ada sekitar Rp86 triliun lebih anggaran ...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~ Penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap dugaan pelanggaran penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Menurut Dirkrimsus Polda Metro, Kombes Adi Deriyan, laporan pidana terhadap Anies sudah diterima dan dalam waktu dekat akan diterbitkan sprindik. Laporan pidana terhadap Anies sudah diterima dan dalam waktu dekat akan diterbitkan sprindik. "Enggak lama [sprindik keluar]. Enggak sampai seminggu, kan semuanya masuk di humas. Masuk di humas dipilah," kata Adi di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/2/2018). Adi menegaskan, tidak ada perbedaan dalam penanganan kasus pidana, setiap laporan pasti ditindaklanjuti. Jika memang ada unsur pidana, surat pemanggilan Anies sebagai terlapor juga akan dikeluarkan setelah adanya sprindik. "Sepengetahuan saya belum ada masuk ke tempat saya. Tapi nanti akan coba saya tanyakan a...

Hukum Dan Undang Undang ( Jakarta ) ~   Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyatakan pengajuan gugatan uji materi UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukan betapa buruknya produk legislasi DPR. "Seharusnya pemerintah dan DPR sadar buruknya produk legislasi mereka," kata Donal dalam diskusi di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Donal mengaku heran dengan pernyataan sejumlah anggota DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang meminta masyarakat sipil mengajukan gugatan uji materi ke MK sebagai bentuk penolakan terhadap UU MD3 baru. "Ini aneh. Harusnya segan dong karena produk mereka buruk. Bukan malah menantang publik...